Oleh :Samsir Muhammad
Semua yang dikemukakan dalam buku Demokrasi tanpa Kaum Demokrat bisa kita sepakati sejauh mengenai masyarakat kita: bagaimana bangsa ini diperlakukan oleh penguasanya sendiri. Saya sendiri misalnya saja dalam satu hal lebih suka menyebut bukan pemerintah, tapi penyelenggara negara. Dulu, ketika para pendahulu melawan penjajahan kolonial, pemerintah Belanda menyebut dirinya Nederlands Indische Regeering (pemerintah). Setelah kita merdeka, nama itu kita pakai terus. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, apakah itu berpengaruh sehingga merasa berkuasa: siapa yang tidak patuh diperlakukan kasar.

Contoh yang saya alami di tahun 1946, ketika perjanjian Linggarjati ditandatangani—arsiteknya adalah Sjahrir—gerombolan di mana saya tergabung menolak dengan alasan setia kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silahkan baca perjanjian itu, nilai sendiri: apakah itu menguntungkan Belanda atau menguntungkan kita. Akibatnya saya menjadi buronan pemerintah republik ketika itu. Ada juga teman saya yang tembus peluru republik waktu itu. Jadi, pemerintah kita sejak awal tidak memperbolehkan perbedaan, harus menurut saja. Kalau meminjam alat analisis kawan-kawan merah (komunis) dulu—analisis kelas—memang pemerintah kita itu turunan feodal semua. Tapi, saya tidak berpikir seperti itu. Kalau itu jelas salah, wong Frederick Engels itu anaknya tuan pabrik, kapitalis. Marx itu anaknya rahib Yahudi. Baca entri selengkapnya »























